akseswarganet – Pemerintah Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli
Pemerintah Bentuk Satgas Pemberantasan Pungli.Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja
“Kami juga berencana membentuk kelompok kerja bersama dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata
Wakil Menteri Perindustrian dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handani Mustapa pada Konferensi
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama kementerian terkait berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menanggulangi praktik pungutan liar (pungli) di tempat wisata. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih aman dan nyaman bagi wisatawan.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa mengatakan bahwa pembentukan Pokja akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
“Kami juga rencananya akan membuat seperti Pokja bersama dengan Kemendagri,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), seperti dikutip Antara, Selasa (12/2/2025).
Ia mengatakan pemerasan masih terjadi di kawasan wisata.
Ia mengatakan, Kementerian telah menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian untuk bekerja sama memberantas pungli di kawasan wisata.
Untuk mendukung terlaksananya kerja sama tersebut, kata dia, Dinas Pariwisata perlu membuat kesepakatan serupa dengan kepolisian daerah.
“Ini bagian yang akan kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri tentunya, yang punya itu, dan Kementerian Keuangan tentunya, itu tugas kita,” ujarnya.
“Kita ingin ini dituangkan secara tertulis, sehingga menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak hanya dituangkan secara tertulis, tapi benar-benar disampaikan oleh pemerintah daerah atau badan pembangunan daerah,” katanya.
Siap membentuk tim
Rizki mengatakan asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia juga perlu ikut serta dalam upaya pemberantasan pungli di tempat wisata.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan pelaksanaan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang dampak negatif pungli di kawasan wisata, dalam upaya mengatasi pungli di kawasan wisata.
Wakil Menteri Pariwisata Haryanto sebelumnya mengatakan, pungli itu muncul karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Haryanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan edukasi publik dalam upaya pemberantasan pungli di kawasan wisata.
“Kami terus berupaya secara konkret untuk meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian,” ujarnya.q2
